(Foto: Roemah Media)
Penulis: Aysha Salsabila
Editor: Donni Andriawan S
BOGOR KOTA, PenaHitam.co.id - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) Herman Muchtar memprotes keputusan yang telah dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) soal adanya pemberian insentif biaya transportasi di wilayah Kota Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Penyebabnya, kata Herman, lantaran setiap kali tamu yang datang ke tiga wilayah tersebut mendapatkan biaya transportasi sebesar Rp 300.000. Sementara untuk insentif serupa ke kawasan Bandung hanya Rp 150.000.
"Saya diprotes DPC (PHRI) lain karena ada keputusan Menteri Keuangan yang tidak berimbang dengan daerah lain. Kenapa Bogor ini ramai? Kalau datang ke Bogor dikasih biaya transportasi Rp 300.000, kalau ke Bandung biaya transportasi Rp 150.000. Yang dapat untung itu Bogor, Bekasi, Tanggerang," ungkap Herman kepada wartawan usai pelantikan pengurus PHRI Kota Bogor periode 2022-2027, Rabu (24/8/2022).
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Direktur Bank Indonesia (BI) supaya ada pemerataan biaya transportasi. Apalagi, sambungnya, tingkat okupansi hotel yang paling bagus itu di Kota Bogor yang sudah mencapai 70 persen. Sementara di Kota Bandung saja baru 50 persen.
"Kami butuh kebijakan pemerintah yang mendukung pengusaha, misalnya di perizinan dan kemudahan-kemudahan lainnya," tuturnya.
Jadi, imbuhnya, wajar bila PHRI Kota Bogor meminta bantuan untuk kantor sekretariat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
"Kalau PHRI Jabar kantor sekretariatnya saya beli lahan dan bikin tujuh lantai. Di masa pemulihan ini kami harus punya tanggung jawab jangan mikirin diri sendiri, tapi pikirkan para anggota," ujar Herman.
Terlebih, masih kata Herman, saat ini kondisinya sedang memasuki ke pemulihan ekonomi paska pandemi yang dirasakannya tidak mudah,
"Bogor ini termasuk yang mendapatkan nikmat pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 di Kota Bogor okupansi hotel turun, tapi turunnya tidak banyak," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar