Kabar Bima Arya Akan Rombak Pejabat, Ini Harapan Warga

(Foto: Prokompim Kota Bogor)

Penulis: Arief Pambudi
Editor: Donni Andriawan S.

KOTA BOGOR, kantorberita.co.id - Santernya kabar yang berhembus mengenai rencana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang akan melakukan perombakan kabinetnya Juni Ini, ramai diperbincangkan masyarakat.

Pasalnya, dikabarkan jika Bima Arya akan kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada 10 Juni mendatang atau selambat-lambatnya pekan depan.

Atas kabar tersebut, banyak warga yang menggantungkan harapannya supaya wali kota bisa tepat dan benar-benar menempatkan seseorang sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Karena, warga tidak ingin para pejabat khususnya yang akan menunaikan tugas di wilayah tidak bisa menjalankan program yang telah ditetapkan atau memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Mereka tidak ingin para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sebagai "titipan" tanpa memiliki rekam jejak yang baik, yang hanya "Asal Bapak Senang."

Anwar contohnya, warga di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan itu ingin memiliki sosok pemimpin yang tegas, berani dan mampu merangkul semua kalangan masyarakat.

"Sebenarnya kami, warga, sederhana saja, inginnya aparatur di wilayah itu memiliki setidaknya tiga poin penting. Berani, tegas dan luwes, bisa masuk ke semua golongan masyarakat. Ini khususnya untuk lurah ya," kata Anwar, Rabu (8/6/2022).

Harapan serupa juga disampaikan Ira, warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan. Ia pun menginginkan supaya kelak para pimpinan di wilayah ini mempunyai kemampuan manajerial yang baik.

"Karena, dengan kemampuan manajerial yang baik itulah dalam hal ini lurah, akan bisa mengatur bawahannya. Sehingga semua program kerja bisa dijalankan dengan benar, tidak menyimpang. Dengan mitranya, para Ketua RT dan Ketua RW, Ketua LPM, Ketua BKM hingga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas mesti satu frekuensi," papar Ira.

Anwar dan Ira pun sepakat, agar program-program yang selama ini sudah berjalan terutama mengenai beragam bantuan sosial untuk masyarakat agar tepat sasaran dan dilaksanakan secara transparan.

"Sudah bukan rahasia lagi setiap kali ada bantuan dari pemerintah selalu terjadi dinamika di lapangan. Mulai dari PTSL, BSPS, RTLH sampai bansos seperti PKH dan BPNT, banyak ditemukan pungli dan para penerimanya merupakan warga yang dekat dengan para pengurus maupun aparatur di kelurahan," ungkap Anwar menambahkan.