(Foto: Dok. kantorberita.co.id)
Penulis: Aysha Salsabila
Editor: Donni Andriawan S.
KOTA BOGOR, kantorberita.co.id - Sebagai sebuah kawasan yang secara posisi sangat strategis dan letaknya yang tak begitu jauh dari Ibu Kota DKI Jakarta, Kota Bogor menjadi daya tarik banyak orang.
Tidak saja wisatawan dan para investor, namun seorang kepala negara pun memilih kota ini sebagai tempat tinggalnya.
Ya, karena sejak awal kepemimpinannya bahwa seorang Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih Istana Kepresidenan Bogor sebagi tempat tinggal sekaligus untuk menggelar berbagai rapat penting hingga menerima tamu negara ketimbang di Istana Negara, Jakarta.
Ini dikarenakan sejak masa lampau Kota Bogor yang dengan segala potensi yang dimilikinya tak heran membuat para penjajah kala itu pernah menduduki kawasan yang terkenal akan Gunung Salak dan Sungai Ciliwungnya.
Asal Mula Nama Bogor
Setidaknya ini ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal Camphuys tahun 1684-1691, perhatiannya sangat besar terhadap pedalaman Priangan.
Bahkan, ia menugaskan pasukan tentara di bawah pimpinan seorang opsir pribumi, yaitu Taunjiwa untuk mendirikan pangkalan kekuasaan kumpeni di pedalaman.
Tahun 1689 saat sampai di pusat kekuasaan Pajajaran, rombongan kumpeni berhenti di sana dan membabat hutan dengan maksud untuk membuat babakan.
Usai dibabat, hutan tersebut kemudian dibakar. Setelah api padam, di antara tunggul-tunggul yang hangus, muncul pohon aren.
Berawal dari situ, disebutlah tempat itu sebagai Bogor. Bogor dalam bahasa Sunda berarti pohon aren yang sudah tua atau pohon aren yang hangus karena tersambar petir atau terbakar api.
Masa Kolonial
Pemerintah Hindia Belanda memilih untuk menjalankan roda pemerintahan kolonial di era tersebut di Bogor, meskipun tidak resmi.
Kerajaan Pajajaran berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Raja yang terkenal di kerajaan tersebut adalah Sri Baduga Maharaja.
Kemudian, periode 1745-1808, Bogor menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Di masa kolonial, Bogor memiliki nama Buitenzorg.
Menurut catatan, sedikitnya ada sembilan gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelum Daendels sudah bertempat tinggal di Istana Bogor. Namun, peresmiannya baru tejadi pada 1886 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 11 Tahun 1866.
Masa Pendudukan Inggris
Pada masa pendudukan Inggris, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles juga berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor. Pada masa ini, Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan sebagai kebun raya.
Raffles juga mempekerjakan seorang perancang kota bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan.
Kemudian, setelah pemerintahan kembali ke Hindia Belanda, tahun 1903, terbitlah undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional. Sistem pemerintahan diganti dari tradisional menjadi sistem administrasi pemerintahan modern.
Sebagai bentuk realisasi, dibentuk Stadsgemeente atau pemerintah kota. Sejak saat itu, Bogor secara administratif lepas dari Batavia dan diberikan otonomi sendiri.
Otonomi dibuat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 208 Tahun 1905.
Penetapan Kota Bogor
Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, kedudukan pemerintahan di Kota Bogor melemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan di Bogor.
Pada masa ini, nama-nama lembaga pemerintahan juga berganti nama seperti Keresidenan menjadi Syoeoe, Kabupaten menjadi Ken, Kota menjadi Si, Kewedanaan menjadi Gun, Kecamatan menjadi Soe, dan desa menjadi Koe.
Pasca-kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Bogor diduduki Belanda. Pada tahun itu juga terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintahan yang erat kaitannya dengan pemerintahan daerah.
Berdasarkan UU 16/1950, Gemeente Buitenzorg berganti nama menjadi Pemerintah Kota Besar Bogor. Kemudian, tahun 1957, berubah lagi menjadi Kota Praja Bogor sesuai UU 1/1957. Lalu, UU 18/1965 dan UU 5/1974 menetapkan pergantian nama dari Kota Praja Bogor menjadi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
Terakhir, diberlakukan UU 22/1999, Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Pemerintah Kota Bogor.
*Referensi: Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat. (1974).
Komentar
Posting Komentar